Senin, 04 Februari 2008

Pemberian Gelar Pahlawan Untuk HM Soeharto

Mbak Tutut menyambut baik bantuan GOLKAR pada Bapak Soeharto

Jakarta (ANTARA News) - Putri sulung almarhum mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana yang akrab dipanggil Mbak Tutut, menyampaikan penghargaan sekaligus terima kasih kepada DPP Partai Golkar atas berbagai perhatian selama ayahnya dirawat di RSPP Jakarta, hingga proses pemakaman di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jateng."Salam hangat juga dan ucapan terima kasih atas perhatian DPP Partai Golkar serta kampanye mengenai status Pak Harto oleh kader-kader Partai Golkar akhir-akhir ini," kata Tutut saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Rabu.Penghargaan khusus diberikan Mbak Tutut atas nama keluarga Soeharto kepada dua tokoh Partai Golkar yang dianggap paling serius memperjuangkan kejelasan status hukum bagi Pak Harto, yakni Ketua DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Charul Azwar.Sebagaimana gencar diberitakan berbagai media, Fraksi Partai Golkar di DPR dipelopori ketuanya, Priyo Budi Santoso, terus mengupayakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.Sejumlah kader serta fungsionaris Partai Golkar, terus mengumandangkan proses `deponeering` (penghapusan) kasus-kasus Pak Harto.Mbak Tutut dalam kesempatan itu juga menyatakan siap untuk mulai bekerja dan mengabdi sebagai kader Partai Golkar untuk meneruskan cita-cita Soeharto dalam membangun bangsa, negara serta rakyat Indonesia tercinta."Sebagai kader (partai) saya siap menerima instruksi," katanya. (*)
Selesaikan Kasus Hukum Soeharto, Baru Diberi Gelar Pahlawan, Kata Gus DurJakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden Abdurahman Wahid atau lebih akrab disapa Gus Dur mengatakan kasus-kasus hukum yang melibatkan almarhum mantan Presiden Soeharto harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum diberikan penghargaan gelar pahlawan nasional."Selesaikan dulu soal hukumnya, masak langsung mau kasih penghargaan aja," kata Gus Dur di Jakarta, Kamis.Pernyataan Gus Dur tersebut diungkapkan ketika ditanya wartawan mengenai wacana pemberian penghargaan pahlawan nasional.Menurut Gus Dur, pemberian gelar pahlawan harus hati-hati dan bersih benar. Gus Dur mencontohkan mantan Presiden Soekarno maupun mantan Wapres Hatta memerlukan waktu yang lama untuk mendapat diberikan Pahlawan Nasional."Malah Bung Tomo tuh ngak kelar-kelar," kata Gus Dur.Gus Dur menjelaskan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk persoalan-persoalan Soeharto.Selama kasus-kasusnya belum bisa diselesaikan secara hukum, maka lebih baik tidak diberikan penghargaan tersebut, imbuhnya."Lha ini kan karena pemerintah yang nggak tegas. Presiden Yudhoyono nggak tegas. Kalau mau diampuni, ampuni saja kalau tidak yaa tidak," kata Gus Dur. (*)

Mbak Tutut Sambut Baik Bantuan Golkar Kepada Pak Harto
JAKARTA--MI: Putri sulung almarhum mantan presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana yang akrab dipanggil Mbak Tutut menyampaikan penghargaan sekaligus terima kasih kepada DPP Partai Golkar atas berbagai perhatian selama ayahnya dirawat di RSPP Jakarta, hingga proses pemakaman di Astana Giri Bangun, Karanganyar.
"Salam hangat juga dan ucapan terima kasih atas perhatian DPP Partai Golkar, serta kampanye mengenai status Pak Harto oleh kader-kader Partai Golkar akhir-akhir ini," kata Tutut di Jakarta, Rabu (30/1).
Penghargaan khusus diberikan Mbak Tutut atas nama keluarga Soeharto kepada dua tokoh Partai Golkar yang dianggap paling serius memperjuangkan kejelasan status hukum bagi Pak Harto, yakni Ketua DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Charul Azwar.
Sebagaimana gencar diberitakan berbagai media, Fraksi Partai Golkar di DPR RI dipelopori ketuanya, Priyo Budi Santoso, terus mengupayakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Sejumlah kader serta fungsionaris Partai Golkar, terus mengumandangkan proses deponeering (penghapusan) kasus-kasus Pak Harto.
Mbak Tutut dalam kesempatan itu juga menyatakan siap untuk mulai bekerja dan mengabdi sebagai kader Partai Golkar untuk meneruskan cita-cita Soeharto dalam membangun bangsa, negara serta rakyat Indonesia tercinta. "Sebagai kader (partai) saya siap menerima instruksi," katanya. (Ant/OL-2)


KPR '98 Tolak Gelar Pahlawan untuk Pak Harto
Penulis: Hillarius U Gani
JAKARTA--MI: Komite Pemurnian Reformasi (KPR) 98 menolak rancana pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto.
Penolakan tersebut disampaikan saat beraudensi dengan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/2).
KPR merupakan gabungan berbagai elemen masyarakat anrata lain YLBHI, LBH Jakarta, Republik Mimpi, Setara Institut, Kontras, Elsam, PBHI, Walhi, seniman, serta perwakilan korban Orde Baru (Orba).
Dalam pernyataan sikap bersama yang dibacakan Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen, KPR menilai usulan pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto melecehkan amanat reformasi, terutama amanat rakyat yang tertuang dalam Tap MPR No 11/MPR/1998 tentang pemberantasan KKN termasuk terhadap Soeharto dan kroni-kroninya.
Mereka juga meminta media massa bersikap adil dan berimbang, tidak hanya mengangkat sisi positif selama masa pemerintahan Pak Harto, tapi juga harus mengungkap sisi negatifnya.
"Media massa adalah representasi semua kepentingan masyarakat. Karena itu para korban pemerintahan Orba juga harus diberi tempat yang sama dengan pihak yang menikmati keuntungan dari Orba," tegas Patra.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Tap MPR No 11/1998 tidak akan dicabut selama amanat tap tersebut belum dilaksanakan secara utuh.
"Kalau tap itu belum dilaksanakan sebagai mana mestinya, maka tidak akan dicabut," kata Hidayat.
Sementara Adnan Buyung Nasution berjanji akan menyampaikan aspirasi KPR itu kepada Presiden. (Hil/OL-06)
Presiden Didesak Segera Putuskan Kasus Soeharto
Penulis: Markus Junianto Sihaloho
JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera menentukan sikap atas kasus hukum almarhum mantan Presiden Soeharto sehingga tak menjadi polemik berkepanjangan.
Demikian pernyataan sikap Ormas Angkatan Muda Soeharto Indonesia (AMSI) yang disampaikan ketua umumnya Sam Tuheteru dalam konperensi pers di Jakarta, Kamis (31/1).
"Tindakan tegas Presiden akan mengamankan stabilitas nasional sehingga setiap orang bisa berkonsentrasi mengatasi masalah bangsa, bukan hanya masalah Pak Harto. AMSI akan menyiapkan aksi 20 ribu orang dalam waktu dekat," tegas Sam.
Sam melanjutkan pemerintah harusnya bijaksana membangun bangsa sesuai dengan keinginan masyarakat. Padahal di tataran akar rumput, ujar dia, AMSI menilai opini yang muncul tak pernah menghendaki Soeharto diadili. Menurutnya, rakyat masih menilai semasa kepemimpinan Soeharto situasi lebih baik dimana tidak pernah ada instabilitas keamanan dan ekonomi.
Karena itu, lanjut dia, sudah sepantasnya Soeharto diganjar dengan gelar pahlawan nasional. "Tetapi ada skenario yang menghendaki negara kisruh karena masalah Pak Harto, dengan kepentingan yang tak jelas dan tanpa solusi yang pasti. Maka aksi kami juga ingin agar Pemerintah segera merehabilitasi nama Soeharto dan keluarganya," ujar dia.
Ia menambahkan semua persoalan yang terjadi di negeri, termasuk kasus Soeharto, sebaiknya diselesaikan secara hukum dan tanpa tekanan-tekanan berupa opini publik. Memang dalam alam demokrasi, menurut Sam, berbeda pendapat adalah hal yang sah.
Namun dia mengingatkan hujatan serta opini yang mengarah pada mendorong instabiltas bukan cara yang baik untuk menyelesaikan persoalan.
Sementara itu Ketua Pedoman Indonesia, Fadjroel Rachman menilai aktivis anti-Soeharto dan Orde Baru akan bergerak juga melawan pamer kekuatan Soehartois dan Orbais. Menurut dia, saat ini hanya tersisa dua pilihan bagi Indonesia, yakni Republik Anti Soeharto atau Republik Pro Soeharto.
"Kami akan habis-habisan membela Republik Anti Soeharto, mempertahankan reformasi dan demokrasi. AMSI jelas-jelas membela Republik Pro Soeharto, kami akan melawannya," tegas Fadjroel saat dihubungi. (Mjs/OL-06)
Prioritaskan Selamatkan Harta Negara
Penulis: Muhammad Fauzi
JAKARTA--MI: Dalam kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto, pemerintah hanya memprioritaskan pengembalian harta negara dan bukan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua RI tersebut.
"Tugas kewajiban pemerintah saat ini yang menjadi prioritas adalah apa yang menjadi milik harta negara harus kembali ke negara," tegas Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng kepada wartawan, di Istana Negara, Rabu (30/1).
Dikatakan Andi, usulan dan wacana pemberian gelar pahlawan atau gelar kehormatan apapun bagi almarhum Soeharto didengar dan dibacanya dari media massa.
Begitupun dengan usulan untuk memaafkan dan mengadili mantan penguasa orde baru tersebut.
"Indonesia sekarang negara demokrasi boleh membuat usulan ini, ada yang mengusulkan memaafkan, mengadili dan yang lainnya. Ini negara demokrasi dan pemerintah tidak berwacana," kata Andi.
Andi menegaskan, pemerintah tidak berwacana, yang boleh berwacana adalah pengamat, anggota dewan, anggota masyarakat atau media massa sendiri.
"Silakan mau berwacana, ini kan negara demokrasi usul ini itu boleh. tapi pemerintah tidak berwacana," tegasnya saat didesak soal tersebut.(Faw/OL-06)
belum Terima Pengajuan Penganugerahan Gelar Pahlawan kepada Pak Harto
Penulis: Cornelius Eko Susanto
JAKARTA--MI: Pemerintah berpendapat, wacana pemberian gelar pahlawan nasional pada mantan Presiden ke-2 RI HM Soeharto, tidak pantas diributkan pada saat ini, karena sarat mengundang kontroversi.
Namun, dilain pihak, pemerintah juga membuka peluang bagi setiap pihak untuk mengajukan gelar pemberian pahlawan pada Pak Harto melalui Kantor Kementerian Sekertariat Negara.
"Pemerintah membuka usulan (gelar pahlawan) dari siapa saja. Evaluasi akan dibahas oleh dewan atau badan tersendiri. Tetapi pada masa berkabung ini, saya rasa tidak pantas mengeluarkan pendapat yang emngundang kontroversi pada almarhum," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh di Jakarta, Rabu (30/1).
Pada kesempatan itu, dirinya mengingatkan, pemerintah bukanlah pihak yang bisa mengajukan gelar pahlawan pada individu. Tidak mungkin katanya, bila nantinya pemerintah yang menganugerahkan gelar sekaligus pula yang mengusulkan. Dikatakan, pemberian gelar harus dari masukan daerah, LSM, atau organisasi.
Mekanismenya, surat usulan pemberian gelar diajukan ke Setneg, kemudian akan dibahas oleh badan yang mengurusi soal pemberian gelar pahlawan nasional. Disinggung bahwa salah partai yakni Partai Golkar telah mengusulkan hal tersebut, Nuh mengatakan, hingga saat ini, usul gelar pahlawan nasional pada Pak Harto masih dalam bentuk perdebatan semata.
"Masalah ini saya rasa masih dalam bentuk perdebatan semata, pasalnya hingga saat ini, belum ada satupun pihak yang mengajukan surat usulan secara resmi ke pemerintah," jelasnya.
Terkait legalitas prosesi pemakaman dan instruksi berkabung yang diambil pemerintah. Dirinya mengatakan, Presiden Yudhoyono memang tidak mengeluarkan Keppres terkait pemakaman dan masa berkabung dengan wafatnya Pak Harto.
Hal itu lanjutnya, memang berbeda dengan saat pemakaman Presiden Pertama RI Soekarno. Ketika itu, selaku presiden mengeluarkan Keppres No 44 Tahun 1970 bagi pemakaman Bung Karno. Presiden memutuskan tidak mengeluarkan Keppres pasalnya, saat ini dasar hukumnya sudah ada dan jelas.
Yakni, UU No 7 tahun 1978 tentang pemakaman. Selain UU telah terbentuk, produk hukum turunannya juga telah lahir, yakni PP No 60 1990 perihal prosedur pamakaman presiden maupun wakil presiden.
"Karena semua telah ada, presiden tinggal menginstruksikan saja," ujarnya. (Tlc/OL-03)

Tutut: Maafkan Pak HartoSelasa, 29 Januari 2008, 09:30 WIB
Karang Anyar,
Putri sulung mantan Presiden Soeharto,Mbak Tutut meminta rakyat Indonesia memaafkan kesalahan ayahandanya selama hidup.
Permintaan ini disampaikan Mbak Tutut dalam sambutan pada upacara pemakaman Pak Harto di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah kemarin. ”Kami sadar bahwa bagaimanapun HM Soeharto adalah manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan serta tidak luput dari kesalahan,”ujar Mbak Tutut. Saat menyampaikan sambutan, suara Mbak Tutut terdengar lirih karena menahan tangis. Namun, dia terus berusaha tegar. Dia membaca naskah sambutannya sambil sesekali mengusap air mata yang mengalir ke pipi. ”Harapan kami, jika almarhum telah melakukan kebaikan, kiranya Allah SWT menambahkan kebaikannya dan apabila pernah berbuat salah dan dosa, kiranya Allah mengampuninya,”ujar dia. Pak Harto,menurut Mbak Tutut, adalah seorang yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan telah ikut mengisi kemerdekaan melalui pembangunan. Di mata keluarga, Pak Harto merupakan sosok yang dikagumi serta menjadi guru dan teladan yang baik. ”Bagi kami keluarga besar Soeharto,beliau adalah ayah, eyang, buyut, dan orangtua yang bijak yang sangat kami kagumi.Beliau adalah teman yang akrab yang sangat kami sayangi. Dia adalah guru dan teladan kami yang baik,yang amat kami hormati,”katanya. Menurutnya, sebelum wafat Pak Harto berpesan kepada keluarga agar jenazahnya dapat dimakamkan di Astana Giribangun, berdampingan dengan istri tercinta. ”Sesuai dengan pesan dan keinginan beliau, jenazah almarhum dikebumikan di tempat ini, di Astana Giribangun, berdampingan dengan istri tercinta beliau, almarhumah Siti Hartinah Soeharto,” jelasnya. Atas nama keluarga besar almarhum, Mbak Tutut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan doa kepada almarhum Soeharto sejak masa perawatan di rumah sakit hingga pemakamannya, Senin (28/1) kemarin. Di akhir sambutannya, Mbak Tutut mengucapkan selamat jalan kepada ayahandanya tercinta dengan isak tangis yang berat dan ucapan yang terbata-bata. ”Bapak, selamat jalan Bapak. Doa kami selalu menyertai Bapak,” ujar Mbak Tutut menutup pidatonya,diiringi isak tangis keluarga besar Pak Harto yang berdiri di sekelilingnya. Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya mengatakan,Indonesia telah kehilangan putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. ”Kita hadir di pemakaman ini untuk memberikan penghormatan terakhir melalui upacara kenegaraan. Upacara ini kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan dari negara dan pemerintah atas jasa, darma bakti, dan pengabdian almarhum terhadap negara dan bangsa semasa hidupnya,” ujar Presiden yang menjadi inspektur upacara dalam upacara pemakaman tersebut. Presiden mengatakan, pada masa pemerintahannya, yaitu sejak diangkat menjadi Presiden RI pada 7 Maret 1968,Pak Harto secara gigih memimpin pembangunan nasional yang tertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. ”Sejumlah prestasi dan keberhasilan telah dicapai oleh pemerintahan yang beliau pimpin.Yang pada hakikatnya mengantarkan bangsa Indonesia setapak demi setapak menjadi bangsa yang makin maju dan sejahtera,” tegas Presiden. Dengan jujur dan hati yang bersih, menurut Presiden, bangsa Indonesia patut mengakui begitu banyak jasa yang telah Pak Harto berikan pada bangsa dan negara.”Namun kita juga menyadari, sebagai manusia biasa dan layaknya pemimpin,almarhum tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan.Tidak ada umat manusia, hamba Allah yang sempurna di dunia ini,”ujarnya lirih. Dalam sambutannya,Presiden kembali meminta rakyat Indonesia mendoakan almarhum agar diterima di sisi allah SWT, sesuai dengan perjuangan, pengorbanan, dan amal ibadahnya. ”Akhirnya dengan memohon rida Allah SWT, marilah kita lepas kepergian almarhum menghadap Sang Khalik dengan tenang. Marilah pula kita panjatkan doa semoga Allah dapat menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya.Selamat jalan Bapak Pembangunan. Semoga berada dengan tenang di sisi Allah SWT,”ujar Presiden SBY dengan suara bergetar menahan tangis. Menurut Ketua DPR Agung Laksono, almarhum merupakan putra terbaik bangsa yang seharusnya diberikan penghargaan atas jasa-jasanya. Persoalan perdata atau pidana yang sempat dialamatkan kepadanya sebaiknya tidak membuat masyarakat melupakan jasajasa Pak Harto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di era Pak Harto, Moerdiono menanggapi positif sambutan Presiden. Menurutnya, anjuran yang disampaikan Presiden agar masyarakat menghormati Pak Harto cukup bijaksana. ”Keluarga mengucapkan terimakasih,”tuturnya.

Tidak ada komentar: